Petani Sawit di Kayong Utara Sambut Baik dan Ucapkan Terima Kasih Jokowi Cabut Larangan Ekspor

- 21 Mei 2022, 12:27 WIB
Agus Wahyudi petani kelapa sawit dari Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan CPO..
Agus Wahyudi petani kelapa sawit dari Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan CPO.. /dok. Humas Polres Kayong Utara/

Kayong Today - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang.

Agus Wahyudi selaku petani kelapa sawit dari Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara pun menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mencabut larangan ekspor tersebut.

Apresiasi itu pun juga datang dari sejumlah para petani lain yang berada di Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Baca Juga: Polisi Kayong Utara Pertemukan Anak Yang Terpisah Dari Orang Tuanya di Lokasi Wisata Pantai Pulau Datok

"Mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022," tulis siaran pers bersama organisasi petani sawit Indonesia, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2022.

Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.

"Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi," kata Alpian.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Baca Juga: Polres Kayong Utara Hadirkan Area Bermain Anak dan Penyandang Disabilitas di Pos Pelayanan Arus Mudik Lebaran

"Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagaan-kelembagaan petani sawit di seluruh Indonesia," ujar Pahala.

Halaman:

Editor: Nur Muhammad Falih


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x